Disparitas Harga | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 5 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Disparitas Harga

Disparitas Harga

Foto : ANTARA News Papua/Muhsidin.
Pelaku usaha orang asli Papua menjual pangan lokal berupa pisang, sagu dan umbi-umbian sebagai sumber ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19.
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk bahan pokok tidak harus mengikuti kebijakan BBM Satu Harga, cukup disparitasnya dibuat sekecil mungkin.

Tekad pemerintahan Joko Widodo mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah tidak semudah membalik telapak tangan. Berbagai upaya sudah dilakukan seperti program Tol Laut dan jembatan udara untuk mengatasi disparitas harga juga belum berjalan mulus mengingat luas wilayah Republik Indonesia dan belum meratanya infrastruktur yang ada.

Disparitas harga terjadi karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan atas suatu harga, terutama komoditas bahan pokok (bapok) atau barang tertentu antardaerah. Disparitas harga akan memberikan efek ketidakadilan dalam kemakmuran antardaerah. Sesama warga negara Indonesia ­yang hidup di masa kemerdekaan, namun harus mengeluarkan uang yang lebih besar dibanding warga daerah lain untuk mendapatkan suatu barang.

Meski sudah dicanangkan sejak masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, beberapa tahun lalu, mengatasi disparitas harga di beberapa wilayah tidak bisa dilakukan secara instan. Saat ini diakui ada beberapa bapok yang disparitas harganya cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya bencana alam, sentra produksi dan distribusi yang tidak tersebar secara merata, dan variasi biaya logistik di daerah yang membuat barang menjadi langka.

Garam misalnya, pada 2017 lalu penduduk di Manokwari harus membayar 8.000 rupiah atau 45 persen lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata harga garam secara nasional 5.535 rupiah. Disparitas harga juga terjadi untuk komoditas semen. Disparitas harga semen, terutama di daerah terpencil sangat tinggi. Harga semen di Kabupaten Puncak, Wamena, dan wilayah pegunungan Papua lainnya mencapai 800.000 rupiah sampai dengan 2,5 juta rupiah per sak. Padahal, harga di Pulau Jawa 70.000 rupiah. Wamena adalah contoh paling ekstrem.

Dari sisi keseimbangan pasar, kelangkaan barang terjadi apabila permintaan lebih besar dari penawaran. Penawaran tidak dapat mengantisipasi permintaan, kondisi ini bisa terjadi jika produsen keliru dalam memperkirakan permintaan yang berakibat pada pasokan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan perubahan lonjakan permintaan. Kelangkaan barang bisa juga terjadi karena kegagalan produksi atau panen untuk komoditas hasil pertanian. Kelemahan manajemen distribusi juga menjadi penyebab kelangkaan barang.

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, belum lama ini menegaskan bahwa pemerintah akan selalu berupaya meningkatkan distribusi barang kebutuhan pokok sehingga dapat menurunkan biaya logistik di seluruh Nusantara melalui berbagai kebijakan dan program. Dengan begitu, ketahanan pangan serta kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan akan selalu terjaga.

Untuk mengatasi hal itu, Kemendag mengeluarkan kebijakan program Gerai Maritim yang kegiatannya mendistribusikan barang, khususnya bapok, dari sentra produksi/industri di pulau-pulau besar ke daerah terdepan, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP). Tujuannya menurunkan atau mengurangi disparitas harga antardaerah. Namun harus diakui, belum tersedianya infrastruktur yang mumpuni sebagai penunjang Tol Laut merupakan salah satu penyebab masih adanya disparitas harga.

Pemerintah tidak bisa berperan sendirian dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Masalahnya anggaran infrastruktur logistik yang dibutuhkan sangat besar. Pemerintah sudah menawarkan kepada swasta untuk turut serta berinvestasi di ­sektor logistik antarpulau tersebut, hanya saja belum berminat.

Jangankan bapok yang produksinya lebih tersebar, keinginan pemerintah membuat kebijakan BBM Satu Harga yang koordinasinya relatif lebih mudah saja hingga saat ini belum sepenuhnya berhasil. Sampai September 2020, PT Pertamina baru menuntaskan pembangunan BBM Satu Harga di 172 titik yang tersebar di Maluku–Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan di Pulau Jawa dari target 243 titik di 2020.

Meski belum tuntas, target sampai 2024 kita mempunyai 500 titik BBM Satu Harga, namun upaya pemerintah membuat BBM Satu Harga patut diapresiasi. Kini, sebagian masyarakat Papua sudah bisa menikmati BBM di harga yang sama dengan saudaranya di Pulau Jawa. Suatu kemajuan yang sangat besar.

Untuk bahan pokok tidak harus mengikuti kebijakan BBM Satu Harga, cukup disparitasnya dibuat sekecil mungkin. ­Dengan mengatasi disparitas harga yang saat ini masih tinggi untuk beberapa komoditas seperti pengakuan Menteri Perdagangan, artinya negara telah hadir di tengah-tengah masyarakat. ν

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment