Data Tidak Lengkap, Bantuan Sosial Tak Optimal | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 19 2021
No Comments
Pandemi Covid-19 I Target Vaksinasi Menciptakan “Herd Immunity”

Data Tidak Lengkap, Bantuan Sosial Tak Optimal

Data Tidak Lengkap, Bantuan Sosial Tak Optimal

Foto : ANTARA/SETPRES-AGUS SUPARTO
VAKSINASI DIMULAI I Presiden Joko Widodo (Jokowi) disuntik dosis pertama vaksin Covid-19 produksi Sinovac oleh vaksinator Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Mutalib di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1). Penyuntikan perdana vaksin Covid-19 ke Presiden Jokowi tersebut menandai dimulainya program vaksinasi di Indonesia.
A   A   A   Pengaturan Font
Anggaran bansos dalam program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 sudah terealisasi sebesar 123 triliun rupiah.

 

JAKARTA – Penyaluran atau distribusi bantuan so­sial (bansos) dalam program Perlindungan Sosial dan Pe­mulihan Ekonomi Nasional ke masyarakat belum berjalan optimal. Penyebabnya, data yang dimiliki pemerintah ti­dak lengkap.

“Kendalanya adalah dise­babkan datanya yang tidak lengkap. Ini sekarang jadi konsentrasi saya dengan dae­rah untuk melengkapi, ka­rena data tidak terkoneksi dengan NIK, sekarang ini jadi PR kami,” kata Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang disiarkan TV Parlemen, Rabu (13/1).

Tahun ini, Kemensos ba­kal terus memperbaiki data tersebut. Salah satu caranya dengan mengintegrasikan data bersama kementerian dan lembaga terkait. Risma menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Ke­menterian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementeri­an Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pemba­ngunan Nasional (Bappenas), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Na­sional (BKKBN).

“Untuk kita bersama-sama gunakan data yang sama, se­hingga ke depan bisa kita pet­akan, sehingga (penyaluran bansos) jadi lebih terukur,” ujar Risma.

Risma mengatakan kurang tercapainya target bansos juga disebabkan kondisi geografis dan cuaca ekstrem di bebera­pa daerah sehingga penyalur­an bansos terhambat.

“Kendala pelaksanaan bansos bagi Keluarga Peneri­ma Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) karena geografi dan cuaca ekstrem di beberapa daerah, nanti akan kami jelaskan bagaimana kami mengatur strategi su­paya daerah-daerah yang sulit bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Risma men­jelaskan anggaran bansos da­lam program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Eko­nomi Nasional tahun 2020 sudah terealisasi sebesar 123 triliun rupiah atau sebesar 97,09 persen dari pagu ang­garan sebesar 127,2 triliun.

“Yang terdiri dari bansos sembako Jabodetabek real­isasi 99,91 persen. Bansos tu­nai realisasi 98 persen, bansos tunai bagi KPM Sembako non-PKH 99,99 persen, program keluarga harapan terealisasi 99,92 persen, bansos beras te­realisasi 100 persen, dan pro­gram sembako Bantuan Pa­ngan Non Tunai (BPNT) 92,92 persen,” kata dia.

Kebaikan Bersama

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sa­dikin, mengatakan vaksinasi Covid-19 tidak hanya akan melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Menurutnya, vaksin harus dipandang seba­gai sebuah kebutuhan demi kebaikan bersama.

“Vaksinasi ini bukan hanya melindungi diri kita pribadi, tapi ini juga untuk melindungi keluarga kita, melindungi te­tangga kita, melindungi rak­yat Indonesia dan melindungi manusia di seluruh dunia,” kata Budi, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (13/1).

Budi mengatakan tar­get vaksinasi Covid-19 yakni menciptakan kekebalan ko­munitas (herd immunity). De­ngan demikian, pandemi Co­vid-19 dapat diredakan. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meyakinkan masya­rakat agar mau ikut vaksinasi. “Target vaksinasi adalah herd immunity. Kalau itu tidak ter­capai, fungsi dari goods for the public-nya itu tidak tercapai,” ujarnya.

“Adalah tugas kami untuk bisa meyakinkan, mengajak bapak/ibu untuk bersama-sama menunaikan fitrahnya kita sebagai manusia untuk do good for the public,” imbuh Budi.

Pelaksanaan vaksinasi Co­vid-19 telah dimulai pada Rabu (13/1). Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin. Vaksin yang digunakan ada­lah produksi Sinovac setelah mendapatkan izin penggu­naan darurat dari BPOM dan fatwa halal dari MUI. “Saya berharap vaksinasi Covid-19 yang tahapannya sudah di­mulai hari ini berjalan dengan lancar,” kata Jokowi.

n ruf/Ant/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment