Selasa, 23 Desember 2014     
   
  
 
Polkamnas
  |  Jumat, 03 Januari 2014  02:00:00
dibaca 1801 kali
Perlindungan Anak
2013, Tahun Darurat Kekerasan Anak

Foto: ISTIMEWA

JAKARTA – Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak, terutama di sekolah, menjadi sorotan dalam catatan akhir tahun 2013. Tidak hanya kekerasan fisik dan seksual, kekerasan juga terjadi secara simbolik yang dikhawatirkan dapat mengancam hak keberagaman.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, menyatakan bahwa 2013 telah menjadi tahun Darurat Kekerasan terhadap Anak. Berdasarkan data KPAI, dalam tiga tahun terakhir, pelanggaran terhadap hak anak terus meningkat. "Terlebih terhadap pelanggaran seksual," kata Arist saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/1).

KPAI juga mencatat mencatat, dalam kurun Januari hingga Oktober 2013, terdapat 2.792 kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah tersebut, 1.424 di antaranya adalah kasus kekerasan, termasuk 730 kasus merupakan kekerasan seksual. "Sebagai perbandingan, tahun 2012 lalu, Komnas PA mencatat 1.381 pengaduan dalam kurun waktu yang sama," sebut Arist.

Kekerasan Simbolik

Ditemui saat konferensi pers Catatan Akhir Tahun Koalisi Reformasi Pendidikan, Direktur Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo, mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi secara fisik, namun juga secara simbolik. Kekerasan secara simbolik ini bahkan marak terjadi di sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya.

Tidak hanya itu, menurut Henny, kekerasan simbolik ini tidak jarang justru mengancam kebinekaan atau keberagaman individu. Ia mengungkapkan sepanjang 2013 angka kekerasan dan ancaman atas keberagaman semakin menguat di berbagai sekolah negeri. "Di sejumlah sekolah bahkan siswa yang berbeda agama dengan agama mayoritas diminta menyematkan tanda khusus sesuai dengan agamanya masing-masing," kata Henny.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan kekerasan terhadap anak pada 2013 juga ditandai dengan sejumlah perilaku asusila di lingkungan sekolah sampai kekerasan di kampus yang merenggut korban jiwa.

"Kekerasan di ITN atau korban tawuran di Jakarta cukup mengindikasikan bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan kita sudah akut," tegas Retno.

Untuk itu, ia menilai sosialisasi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada Siswa, Orang Tua, Guru, Kepala Sekolah, dan Birokrat Pendidikan mendesak untuk dilakukan. "Sinergi antara KPAI, Kemdikbud, dan Dinas Pendidikan dalam sosialisasi UU PA masih rendah dan harus ditingkatkan," tegas Retno.

Sementara itu, sosiolog Raphy Uli Tobing menyatakan kekerasan terhadap anak merupakan dampak dari menurunnya tingkat saling menghargai sesama manusia di Indonesia. Di satu sisi, kekerasan terhadap anak juga merupakan masalah yang kompleks.

"Masalah ini cukup rumit penyelesaiannya. Menjebloskan pelaku ke tahanan belum menyelesaikan masalah. Penyelesaian kasus kekerasan anak harus komprehensif," lanjut alumnus Columbia University itu. (cit/N-1)


BERITA TERKAIT

Hakim MK Harus Steril dari Politisi
Tabir Remang Sengketa Pilkada Mulai Benderang
REI Expo Tawarkan Promo Menarik
Permintaan Melambat Hingga 2016
REI Protes Aturan KPR Inden


BERITA PILPRES


Dampak Kebijakan The Fed
Wajah Jadi Aset Penting Mendukung Karier
Titan Nobatkan Fahry Albar Jadi “Brand Ambassador”
Jika Tak Ada Pemilihan Langsung Tak Akan Ada Jokowi
Megawati Ingatkan Jokowi Penuhi Janjinya pada Rakyat


Hubungi Kami Kanal Koran Jakarta Manajemen Follow Us